Pajak UMKM 0,5% 2026: Siapa yang Masih Bisa Pakai?

---

Pajak UMKM 0,5% ternyata masih berlaku di 2026. Yang berubah bukan tarifnya, melainkan siapa yang masih boleh menggunakan fasilitas tersebut. Jadi kalau Anda punya warung, toko online, usaha rumahan, jasa kecil, PT Perorangan, koperasi, CV atau PT biasa, jangan buru-buru menganggap semuanya masih memakai aturan yang sama.

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 20 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 22 April 2026. Tarif PPh Final UMKM tetap 0,5% dari omzet dan batas omzet fasilitas tetap Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Perubahan besarnya ada pada kelompok wajib pajak yang bisa memakai tarif tersebut.

PAJAK UMKM 2026Tarif 0,5% Masih Ada

Tapi tidak semua bentuk usaha baru masih bisa menggunakannya.

0,5%Tarif PPh Final UMKM

Rp4,8 MBatas omzet setahun

Rp500 JutaBebas PPh untuk WP Orang Pribadi

Yang paling penting: omzet Rp500 juta pertama yang tidak dikenai PPh Final hanya berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, bukan otomatis berlaku untuk semua badan usaha.

Siapa yang Masih Bisa Pakai Pajak UMKM 0,5%?

Di aturan 2026, kelompok yang masih menjadi penerima utama fasilitas PPh Final UMKM 0,5% jauh lebih jelas.

MASIH BISA

Orang PribadiSelama memenuhi kriteria dan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

PT PeroranganPerseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang.

KoperasiDapat memakai fasilitas sesuai masa pemanfaatan yang berlaku.

BARU TERDAFTAR: TIDAK

CVCV baru tidak lagi masuk penerima fasilitas 0,5%.

FirmaFirma baru menggunakan ketentuan PPh yang berlaku umum.

PT BiasaBerbeda dengan PT Perorangan satu orang.

BUMDes/BUMDesmaYang baru terdaftar tidak lagi memakai skema final UMKM 0,5%.

Bagaimana dengan CV atau PT lama?

Kalau sudah menggunakan fasilitas PPh Final 0,5% sebelum PP 20/2026 berlaku, haknya tidak langsung hilang. Ada masa transisi sehingga sisa jangka waktu fasilitas lama masih dapat digunakan sesuai ketentuan sebelumnya.

Orang Pribadi Bisa Pakai 0,5% Tanpa Batas Waktu

Ini salah satu perubahan yang paling menarik. Pada aturan sebelumnya, orang pribadi hanya bisa menggunakan tarif final UMKM untuk jangka waktu tertentu. Sekarang batas waktunya dihapus.

ORANG PRIBADITanpa batas waktu tertentu

Selama masih memenuhi kriteria fasilitas dan omzetnya tidak melewati batas yang berlaku.

Hal serupa berlaku untuk PT Perorangan yang didirikan oleh satu orang. Selama memenuhi kriteria, fasilitas 0,5% dapat terus digunakan sampai wajib pajak tidak lagi memenuhi syarat atau memilih menggunakan ketentuan umum.

Untuk koperasi berbeda. Jangka waktu penggunaan tarif final 0,5% tetap paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar.

Omzet Sampai Rp500 Juta Apakah Bayar Pajak?

Kalau usaha dijalankan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, omzet sampai Rp500 juta pertama dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh Final 0,5%.

Omzet UsahaHitung kumulatif sejak awal tahun

Rp500 Juta PertamaTidak dikenai PPh Final

Di Atas Rp500 JutaBagian omzet berikutnya × 0,5%

Contohnya: kalau omzet orang pribadi setahun Rp700 juta, bukan Rp700 juta yang langsung dikali 0,5%. Bagian yang diperhitungkan untuk PPh Final adalah omzet di atas Rp500 juta, yaitu Rp200 juta.

Simulasi Pajak UMKM Orang Pribadi

CONTOH 1Omzet Rp300 Juta

Rp300 jutaMasih di bawah Rp500 juta

PPh FinalRp0

CONTOH 2Omzet Rp700 Juta

Rp700 juta - Rp500 jutaRp200 juta

Rp200 juta × 0,5%Rp1.000.000

CONTOH 3Omzet Rp1,2 Miliar

Rp1,2 M - Rp500 jutaRp700 juta

Rp700 juta × 0,5%Rp3.500.000

Simulasi di atas khusus Wajib Pajak Orang Pribadi

Jangan memakai pengurangan Rp500 juta tersebut untuk PT Perorangan atau koperasi, karena fasilitas Rp500 juta pertama tidak dikenai PPh ini khusus orang pribadi.

Coba Kalkulator Pajak UMKM 0,5%

Masukkan perkiraan omzet usaha dalam satu tahun. Kalkulator ini dibuat khusus untuk simulasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi ketentuan PPh Final UMKM.

KALKULATOR UMKMSimulasi PPh Final Orang Pribadi

Omzet setahun

Rp

OmzetRp0

Bagian bebas PPhRp0

Omzet kena 0,5%Rp0

Perkiraan PPh FinalRp0

Kalkulator ini hanya ilustrasi sederhana untuk WP Orang Pribadi dan bukan pengganti perhitungan pajak resmi.

Kalau Omzet Rp500 Juta Pas, Bagaimana?

Kalau omzet kumulatif orang pribadi dalam setahun tepat Rp500 juta dan seluruhnya memenuhi ketentuan fasilitas, bagian tersebut masih berada dalam batas omzet yang tidak dikenai PPh Final.

OmzetRp500.000.000

Batas fasilitas omzet bebas PPh untuk WP Orang Pribadi

Begitu omzet kumulatif melewati Rp500 juta, barulah bagian yang melebihi batas tersebut mulai diperhitungkan dengan tarif 0,5%.

Contoh Omzet Rp50 Juta per Bulan

Jan

Rp50 juta

Omzet kumulatif Rp50 juta.

Mar

Rp150 juta

Masih di bawah Rp500 juta.

Jun

Rp300 juta

Belum melewati batas fasilitas.

Okt

Rp500 juta

Batas Rp500 juta tercapai.

Nov

Rp550 juta

Bagian Rp50 juta mulai masuk perhitungan 0,5%.

Des

Rp600 juta

Total bagian omzet di atas Rp500 juta menjadi Rp100 juta.

Omzet setahunRp600.000.000

Batas bebas PPhRp500.000.000

Dasar simulasiRp100.000.000

Tarif0,5%

Perkiraan PPh Final setahunRp500.000

Kalau Omzet Lebih dari Rp4,8 Miliar?

Batas penggunaan fasilitas tetap Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kalau omzet sudah melewati batas yang ditentukan, wajib pajak tidak bisa terus menggunakan tarif final UMKM 0,5% seperti biasa.

BATAS OMZETRp4.800.000.000 / tahun

Di atas batas ini, perhitungan pajak mengikuti ketentuan yang berlaku setelah fasilitas tidak dapat digunakan.

Karena transisi perpajakan setelah omzet melewati batas bisa bergantung pada kondisi wajib pajak dan periode terjadinya, sebaiknya jangan hanya mengandalkan kalkulator sederhana. Cek ketentuan DJP atau konsultasikan dengan petugas pajak ketika usaha sudah mendekati batas tersebut.

PT Perorangan 0,5% Juga Bisa Tanpa Batas Waktu?

Ya, selama perseroan tersebut benar-benar merupakan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan memenuhi kriteria. PP 20/2026 menghapus jangka waktu pemanfaatan fasilitas bagi kelompok ini.

PT PERORANGANMasih bisa 0,5%

Selama memenuhi kriteria dan omzet tidak melebihi batas.

PT BIASA BARUTidak masuk fasilitas baru

Jangan menyamakan PT biasa dengan perseroan perorangan.

Perhatikan bentuk badan hukumnya. Tulisan "PT" pada nama usaha belum cukup untuk menyimpulkan bisa memakai 0,5%. Yang disebut dalam fasilitas baru adalah perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang.

Bagaimana dengan CV yang Sudah Pakai 0,5% Sebelumnya?

Ini jangan sampai salah baca. Aturan baru bukan berarti seluruh CV yang pada 21 April 2026 masih memakai PPh Final 0,5% langsung kehilangan fasilitas pada 22 April.

MASA TRANSISI

Wajib pajak yang sudah menggunakan fasilitas sebelum PP 20/2026 berlaku dapat melanjutkan sisa masa pemanfaatan sesuai jangka waktu yang diberikan oleh aturan sebelumnya.

Karena tahun pendaftaran setiap badan berbeda, kapan fasilitas berakhir juga bisa berbeda. Cek tahun mulai penggunaan tarif final dan status pajaknya sebelum mengambil kesimpulan.

Apakah Pajak CV dan PT Langsung Jadi 22%?

Tidak tepat kalau disederhanakan menjadi "dulu 0,5%, sekarang langsung 22% dari omzet". Tarif umum PPh Badan bekerja dengan dasar perhitungan yang berbeda dari PPh Final 0,5% atas omzet, dan terdapat ketentuan fasilitas lain yang dapat memengaruhi perhitungan.

Jadi jangan menghitung 22% langsung dari omzet.

Skema PPh Badan umum berbeda dengan skema final 0,5% atas peredaran bruto. Kalau badan usaha sudah tidak bisa menggunakan PPh Final UMKM, perhitungannya harus mengikuti ketentuan PPh Badan yang sesuai.

Apakah Toko Online Juga Termasuk?

Yang menentukan bukan apakah jualannya lewat toko fisik, marketplace, media sosial atau website sendiri. Yang perlu dilihat adalah siapa wajib pajaknya, jenis penghasilannya, bentuk usaha, omzet dan apakah memenuhi kriteria fasilitas.

Warung

Toko Online

Usaha Fashion

Kuliner

Bisnis Digital

Reseller

Misalnya Dita berjualan pakaian melalui marketplace sebagai orang pribadi dan omzet setahunnya Rp400 juta. Kalau penghasilannya termasuk yang dapat menggunakan fasilitas dan seluruh ketentuannya terpenuhi, omzetnya masih berada di bawah Rp500 juta pertama sehingga belum ada PPh Final 0,5% atas omzet tersebut.

Jangan Pecah Usaha Hanya untuk Mengejar Batas Omzet

PP 20/2026 juga memperketat cara membaca omzet. Pemerintah ingin mencegah usaha dipecah menjadi beberapa entitas hanya agar masing-masing terlihat berada di bawah batas Rp4,8 miliar.

Omzet bisa dilihat secara agregat

Dalam kondisi tertentu, peredaran bruto suami, istri dan perseroan perorangan yang didirikan suami atau istri diperhitungkan bersama untuk menentukan batas fasilitas.

Ringkasan Aturan Pajak UMKM 2026

Tarif PPh Final UMKM0,5%

Batas omzet fasilitasRp4,8 miliar/tahun

Omzet bebas PPh WP Orang PribadiRp500 juta pertama

WP Orang PribadiBisa tanpa batas waktu

PT Perorangan satu orangBisa tanpa batas waktu

KoperasiMaksimal 4 tahun

CV/Firma/PT biasa baruTidak masuk fasilitas baru

Badan lamaCek masa transisi

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Pajak UMKM 0,5% masih berlaku di 2026?

Masih. PP 20/2026 mempertahankan tarif PPh Final UMKM 0,5%, tetapi kriteria wajib pajak yang boleh menggunakannya berubah.

Omzet Rp400 juta setahun bayar pajak 0,5%?

Untuk WP Orang Pribadi yang memenuhi ketentuan, omzet sampai Rp500 juta pertama dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh Final 0,5%.

Omzet Rp600 juta pajaknya berapa?

Untuk simulasi WP Orang Pribadi, bagian di atas Rp500 juta adalah Rp100 juta. Rp100 juta × 0,5% = Rp500 ribu.

CV baru masih bisa pakai 0,5%?

CV yang baru terdaftar setelah berlakunya ketentuan baru tidak termasuk kelompok penerima fasilitas PPh Final UMKM 0,5%.

PT Perorangan masih bisa 0,5%?

Ya, perseroan perorangan yang didirikan satu orang termasuk kelompok yang dapat menggunakan fasilitas selama memenuhi ketentuan.

Koperasi bisa pakai 0,5% selamanya?

Tidak. Jangka waktu penggunaan untuk koperasi tetap paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar.

Apakah Rp500 juta pertama bebas pajak juga untuk PT Perorangan?

Fasilitas omzet sampai Rp500 juta pertama yang tidak dikenai PPh Final ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kalau Punya UMKM, Cek 4 Hal Ini

1Siapa wajib pajaknya?Orang pribadi atau badan usaha?

2Apa bentuk usahanya?PT Perorangan, koperasi, CV atau PT biasa?

3Berapa omzet setahun?Di bawah atau sudah melewati Rp4,8 miliar?

4Kapan mulai terdaftar?Penting untuk badan usaha yang berada dalam masa transisi.

Jadi, pajak UMKM 0,5% belum hilang di 2026. Justru untuk orang pribadi dan PT Perorangan yang memenuhi syarat, batas waktu penggunaannya menjadi lebih longgar. Di sisi lain, fasilitas sekarang lebih diarahkan kepada kelompok tertentu sehingga CV, firma dan PT biasa yang baru terdaftar tidak bisa otomatis memakai tarif final 0,5% seperti sebelumnya.

Kalau usaha masih kecil dan dijalankan sebagai orang pribadi, bagian yang paling penting untuk diingat adalah dua angka: Rp500 juta sebagai batas omzet pertama yang tidak dikenai PPh Final dan Rp4,8 miliar sebagai batas omzet penggunaan fasilitas.

Catatan pembaruan

Artikel diperiksa berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2026 dan informasi Direktorat Jenderal Pajak yang tersedia hingga 4 September 2026. Kondisi perpajakan setiap usaha bisa berbeda, terutama untuk badan usaha dalam masa transisi atau penghasilan yang tidak termasuk objek fasilitas PPh Final UMKM.

Catatan: Kalkulator dan simulasi dalam artikel ini dibuat untuk membantu memahami konsep dasar. Untuk pelaporan dan pembayaran pajak sebenarnya, gunakan data usaha yang benar dan rujuk ketentuan DJP yang berlaku.